Belum Bekerja, Anggota Dewan Utamakan Jalan-Jalan ke Jakarta

BERITABULUKUMBA.COM — Paripurna istimewa pelantikan dan pengambilan sumpah tiga unsur pimpinan, ketua dan dua wakil ketua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba baru saja dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Namun masih menghitung hari usai pelaksanaan tersebut, DPRD kembali menuai sorotan lantaran dinilai belum bekerja sudah melakukan perjalanan dinas keluar daerah tepatnya ke DKI Jakarta, sehari setelah pelantikan unsur pimpinan. Belum Bekerja, Anggota Dewan Utamakan Jalan-Jalan ke Jakarta.

Pernyataan itu kembali dilontarkan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba, melalui keterangan tertulis yang diterima Beritabulukumba.com, Kamis 17 Oktober 2019 malam.

Kopel mengatakan, lembaga berisikan orang-orang pilihan untuk membawa Bulukumba lebih baik melalui fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan ini terkesan lebih mengutamakan hak sebagai anggota DPRD dibandingkan dengan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Menurut direktur Kopel Muh Jafar Parani, orang-orang pilihan itu hingga saat ini belum sepenuhnya bisa bekerja atas nama DPRD dikarekan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang menjadi tempat berhimpun anggota Dewan membicarakan persoalan rakyat dan arah kebijakan Bulukumba hingga saat ini belum terbentuk.

Meski AKD belum terbentuk, 40 Anggota DPRD lebih memilih keluar daerah. Mereka lebih mengutamakan pelaksanaan hak dibanding kewajiban.

Dari informasi yang didapatkan, anggota DPRD dari tanggal 15-19 Oktober 2019 melakukan perjalan dinas ke Kemenhub, DPRD DKI Jakarta, DPRD Tangerang dan DPRD Kota Bekasi. Mereka melakukan perjalanan perjalanan terkait Pembangunan Pelabuhan, Optimalisasi Tugas AKD, Pelaksanaan Tatib, dan Pelaksanaan Penerimaan Aspirasi. Ke 40 Anggota DPRD dibagi dalam 4 Kelompok dengan 2 kali pemberangkatan yaitu tanggal 15-17 Oktober dan 17-19 Oktober 2019.

Jafar menilai perjalanan tersebut kurang tepat atau belum saatnya, karena AKD yang berwenang membahas dan membicarakan terkait pembangunan pelabuhan, serta tindak lanjut aspirasi masyarakat belum terbentuk. Begitupun dengan Tatib yang menjadi pedoman bagi DPRD juga belum ditetapkan.

“Mereka ke sana atas nama apa. Karena saat

Iklan Iklan
ini, yang terbentuk baru Pimpinan dan non alat kelengkapan (Fraksi). Fraksi itu perpanjangan tangan Parpol. Sedangkan ada kasus di RSUD, mana DPRD, apa yang dilakukan DPRD atas kasus itu. Pasti terkendala AKD, karena yang akan bahas soal itu di AKD,” ujar Jafar, Kamis (17/10/2019).

Belum terbentuknya AKD ini membuat DPRD tidak dapat menjalankan Fungsinya dengan baik. Karena sesungguhnya Fungsi Pengawasan DPRD ada pada Alat Kelengkapan.

Harusnya Pimpinan DPRD mengutamakan pembentukan AKD dibanding perjalan dinas anggota DPRD. Pimpinan harusnya menahan nafsu perjalanan anggota DPRD.

Pimpinan harusnya memahami bahwa tanpa AKD, anggota DPRD belum sepenuhnya dapat bekerja untuk rakyat yang telah memilihnya.

“Aspirasi, program dan lain-lain tidak bisa ditindaklanjuti oleh DPRD tanpa AKD. Dan yang paling penting DPRD bukan tempat belajar, tapi pengabdian untuk masyarakat,” tambah pria asal desa Salassae itu.

Jakfar juga menyayangkan hasil orientasi diawal masa kerja DPRD, karena sepertinya tidak memberikan pemahaman dasar fungsi kedewanan, serta bagaimana DPRD bekerja untuk rakyat.

“DKI yang jadi tujuan. harusnya AKDnya lebih dulu diselesaikan baru pikirkan yang lain. Ini bulukumba sudah 3 bulan loh, belum bisa berharap banyak dari yang baru,” sambungnya lagi.

“Kalau habisin anggaran untuk pembangunan dan lain lain, itu baru milenial. Tapi kalau habisinnya untuk jalan jalan keluar daerah sayangkan uang rakyat. sudah terbatas, dikelola tidak efisien lagi,” tandas Jafar.

Terpisah, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba, Muhammad Daud Kahal yang dikonfirmasi membenarkan 40 anggota DPRD memang tejadwal akan melakukan perjalanan dinas dimulai pada 15 Oktober dan berakhir di 19 Oktober 2019. Masing-masing dewan dibagi atas 4 kelompok dengan tujuan berbeda dengan 2 kali pemberangkatan.

“Sudah sesuai dengan rencana kerja DPRD. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD memang diharapkan memiliki referensi yang cukup untuk mengoptimalkan tugasnya, salah satunya dengan melakukan kegiatan kunjungan kerja ke daerah yang dianggap bisa dijadikan acuan didalam bekerja,” terang Daud kepada wartawan.

DPRD Bulukumba Kopel Perjalanan Dinas DPRD

Penulis: 
author

Posting Terkait