Dua Anggota Dewan Tak Ikut Bimtek ke Jogja, Kaab: Utamakan Selesaikan Tugas AKD

BERITABULUKUMBA.COM — Pelaksanaan Bimtek anggota DPRD Bulukumba di Yogyakarga 23 hingga 26 Oktober 2019 terus menyita perhatian publik, lantaran aktivitas dewan di gedung rakyat itu kosong.

Belakangan diketahui, rupanya dari 40 anggota DPRD ada 2 legislator yang tak ikut dalam kegiatan bimtek tersebut.

Mereka adalah Abd. Kaab fraksi Nasdem dan Fahidin HDK dari fraksi PKB. Keduanya memilih menjalankan kewajibannya di DPRD Bulukumba untuk menerima aspirasi masyarakat.

Dalam status di akun media sosial milik Abd. Kaab menyebut Bimtek belum saatnya, karena masih ada tugas memdesak yang harus diselesaikan yaitu pembentukan AKD.

“Saya sepakat dengan Kopel seharusnya AKD diselesaikan dulu sesuai tugas dan tanggungjawab pimpinan. Itu yang diatur dalam PP 12 tahun 2018,” tulisnya.

Terlebih, orientasi/bimtek menurut Kaab telah dilakukan beberapa waktu lalu di Makassar. Ia menyayangkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sampai saat ini padahal unsur Pimpinan di DPRD sudah definitif.

“Pimpinan sudah defenitif masih juga belun terbentuk AKD. Memang saya sayangkan Bimtek diutamakan dari kewajiban tugas di internal

Iklan Iklan
DPRD,” sesal Kaab.

Di sisi lain Fahidin HDK mengungkapkan, tak mengikuti Bimtek lantaran saat ini punya kegiatan partai.

“Saya tidak menolak. Cuma bertepatan ada kegiatan di partai. Bimtek itu penting bagi saya,” katanya.

Sementara, Komite Pemantau Legislatif mengapresiasi sikap Abdul Kaab.

“Kami tundukkan kepala dan hormat kepada beliau dengan sikapnya yang memilih menjalan kewajibannya sebagai anggota DPRD. Mereka menyadari menjalankan kewajiban jauh lebih penting dibanding pelaksaan hak,” kata Muhammad Jafar Direktur Kopel Bulukumba, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, tahun ini ada hal menarik lainnya yang perlu ditelisik lebih jauh dalam pelaksanaan Bimtek di Jogja ini.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) sebagai pelaksana kegiatan perlu menjelaskan ke publik terkait kualifikasi dan kompetensinya dalam memberikan pelatihan DPRD, kompetensi narasumber yang dilibatkan dan lain lain.

“Harusnya sebagai pelaksana kegiatan pelatihan DPRD paham betul agenda mendesak di DPRD yang dituju. Bagi daerah yang belum membentuk AKD harusnya mereka tunda dulu kegiatannya,” tambah Jafar.

Untuk itu, Kopel minta pihak terkait untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bimtek DPRD Bulukumba DPRD Bulukumba

Penulis: 
author

Posting Terkait