Terkait Utang RSUD, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Jangan Keseringan Mengeluh

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

BERITABULUKUMBA.COM — Ketua Fraksi Gerindra Bulukumba, Muh Bakti meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bertanggungjawab atas utang tersebut. Meski utang itu dipinjam pemerintah dierah kepemimpinan Zainuddin Hazan sebagai Bupati Bulukumba. Akan tetapi utang tersebut dipinjam atas nama pemerintah.

Seperti diketahui, Pemkab Bulukumba saat ini dibawa kendali AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto diminta tidak menjadikan utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Daeng Radja Bulukumba itu sebagai salah satu indikator atau alasan sehingga banyak program dieranya yang sulit terealisasi.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah harus bertanggung jawab terkait utang RSUD yang ditinggalkan pak Zainuddin. Karena itu merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” katanya kepada awak media, Jumat, 27 Desember 2019.

BACA JUGA:   Bupati Bawa Aspirasi Warga Soal Permasalahan Air ke BBWS

Menurut Bakti, utang yang ditinggal oleh Zainuddin sebesar Rp83 Miliar dianggap mampu memberikan efek positif. Dimana RSUD kini naik menjadi akreditasi B dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp85 miliar setiap tahunnya.

“Jika tidak melakukan pinjaman makan tipe rumah sakit tidak bisa menjadi tipe B. Berkat pinjaman itu juga pendapatan Rp85 Miliar pertahun, sebelum ada pinjaman pendapatan rumah sakit dulunya hanya Rp15 Miliar,” jelasnya lagi.

Muhammad Bakti pun mengingatkan pemerintahan Sukri-Tomy agar tidak keseringan mengeluh. Sebab itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan, meski pada tahun ini utang itu telah lunas.

“Ingat, Zainuddin dulu melanjutkan pembangunan Islami Center Dato Tiro (ICDT) tanpa keluh kesah. Dia melanjutkan pembangunan itu tanpa uang APBD, utang rumah sakit dibayar pake APBD bukan donatur dan uang pribadi,” terangnya.

BACA JUGA:   Kini Kawasan Wisata Apparallang Sudah Ada Listrik

Semestinya, Sukri-Tomy berterima kasih dan mengapresiasi pemerintahan Zainuddin. Sehingga utang tersebut tidak terus dibesar-besarkan untuk menghindari ketidakmampuan pemerintah merealisasikan seluruh program yang dituang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Terkait itu yang dibesar-besarkan janganlah, hentikan itu. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Jangan seolah jadikan itu alasan karena program tidak semua bisa direalisasikan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto membeberkan jika sejak dirinya menjabat. Ia mengaku harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp30 miliar pertahun untuk menyelesaikan utang yang mencapai Rp150 miliar untuk utang selama 5 tahun.

“Sejak baru menjabat, kita langsung bayar utang. Sekitar Rp30 miliar pertahun, selama lima tahun. 2020 InsyaAllah sudah lunas,” kata Tomy beberapa waktu lalu kepada awak media.

BACA JUGA:   Tomy Satria Tekankan Program Kemiskinan Harus Berdasarkan BDT

Tomy mengaku, di rezim saat ini, pihaknya ogah berutang untuk memperlancar pembangunan di Bulukumba. Pasalnya, ia tak ingin membebani rezim selanjutnya. Meski, kata dia, banyak tawaran yang masuk.

“Pak Bupati beberapa kali ditawari (utang). Tapi beliau tidak mau,” tambah Tomy.

Olehnya, untuk pembangunan di Bulukumba, Sukri-Tomy hanya memanfaatkan secara maksimal APBD yang ada, serta bantuan pusat dan provinsi. Seperti misalnya untuk penyelesaian proyek jembatan muara Sungai Bialo, di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu.

Pos terkait

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.