KASN Temukan Pelanggaran pada Mutasi Pejabat di Pemkab Bulukumba

  • Whatsapp

BULUKUMBA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait aduan mutasi di liingkup Pemkab Bulukumba. KASN menilai telah terjadi pelanggaran sistem merit dalam proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta mutasi atau rotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Administrator serta Pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

KASN menyampaikan sejumlah poin rekomendasi kepada Bupati Bulukumba dengan Nomor R-906/KASN/3/2020 terkait pelanggaran sistem merit. Pertama membatakan Keputusan Bupati Nomor 821.2.2-3 tertanggal 02 Januari 2020 tentang pemberhentian, perpindahan, dan pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Adnan Buyung Saputra dengan NIP 19811110200012102.

Bacaan Lainnya

Kemudian membatalkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.2-002 tertanggal 02 Januari 2020 tentang pemberhentian, perpindahan dan pengangkatanĀ Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Raja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Poin ketiga, membatalkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.2.3-004 tertanggal 02 Januari 2020 tentang pemberhentian, perpindahan dan pengangkatanĀ  pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Lalu membatalan Keputusan Bupati Nomor 821.2.4-005 tertanggal 07 Januari 2020 tentang perpindahan dan pengangkatan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba.

KASN juga merekomendasikan agar pemilihan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui seleksi terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019. Terakhir, KASN meminta proses seleksi terbuka, mutasi atau rotasi pegawai baik dalam jabatan pimpinan tinggi pratama maupun pengawas dan administrator di waktu mendatang dilakukan dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KASN juga menegaskan bahwa rekemendasi yang telah dikeluarkan sifatnya mengikat wajib untuk dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat berwenang yang terkait. “Apabila rekomendasi ini tidak dijalankan maka KASN dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi,” isi surat itu.

KASN memperingatkan bahwa promosi, mutasi maupun rotasi jabatan yang menyalahi prosedur berpotensi menimbulkan kerugian ngerara sebab memberikan akses tunjangan kepada pihak yang tidak berwenang akibat proses pengangkatan yang menyalahi prosedur.

Apa Itu sistemm merit?
Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pos terkait