Pemuda Desak Pemkab Sinjai Transparan Soal Penggunaan Dana Covid-19

  • Whatsapp
Usman

SINJAI, Beritabulukumba.com — Bebagai organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Sinergisitas Jaringan Informasi Pamantau Dana Desa (Sinjai Pedas) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai untuk transparan dalam pengelolaan dana Desa penanganan dan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Ketua Sinjai Pedas, Usman mengungkapkan salah satu pos anggaran covid menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipotong pemerintah, pencairan ke Desa sehingga Desa tidak dibebankan pelaporan petanggunjawaban pengelolaan atau penggunaanya, terlebih di Sinjai terdapat 67 Desa yang anggarannya dipangkas dan dikelola oleh Pemerintah Derah.

Bacaan Lainnya

“Yang menjadi pertannyaan adalah anggaran tersebut murni di alokasikan untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak Covid-19 atau dialokasikan pada porsi lain?, olehnya itu kami dari Sinjai Pedas meminta Pemerintah Kabupaten transparansi dalam penggunaan dana Desa yang dipotong untuk anggaran Covid-19,” Jelasnya, Jumat 29 Mei 2020.

“Pengelolaan anggaran Covid-19 di Sinjai kerap dipermasalahkan sejumlah pihak karena dianggap Pemerintah Kabupaten belum transparan dalam penggunaannya, terlebih Pemkab Sinjai telah menggelontorkan dana yang cukup fantastis kurang lebih 8 Milyar Rupiah,” tambahnya lagi.

Ditempat Berbeda, Arjuna Ginting, Kordinator Suara Indonesia Cabang Sinjai, yang ditemui di salah satu Warkop di bilangan Jalan Persatuan Raya menjabarkan
transparansi harus dilakukan guna memastikan penggunaan dana yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di Sinjai.

“Tidak ada salahnya warga meminta Pemkab transparan dalam pengelolaan dana yang bersumber pada APBN, APBD serta sumber anggaran lainnya. Masyarakat harus mengetahui dana yang besar tersebut peruntukannya apa saja?, pengelolaan dana (Covid-19) khususnya pada program Bansos
sangatlah rentan untuk di korupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, guna memastikan program tersebut tepat sasaran,tidak ada salahnya Pemkab Sinjai Transparansi,” ujarnya.

Arjuna juga menegaskan, pihaknya mengutuk keras jika terdapat oknum yang memanfaatkan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menurutnya tidak ada kata toleransi kepada oknum yang memotong dana Covid-19, telebih adanya Isu untuk tidak dibuatkan LPJ untuk ADD dan kita tidak akan segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dirinya juga berharap kepada semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana, dan penyaluran bansos yang diperuntukkan untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten yang mempunyai sematan Panrita Kitta.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PMD, Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad menampik adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipotong oleh pemerintah pra pencairan ke Desa sehingga Desa tidak dibebankan pelaporan petanggunjawaban pengelolaan atau penggunaanya.

“Tidak benar itu Dinda, semua pemanfaatan DD termasuk untuk Covid 19,l harus di pertanggung jawabkan,” Singkatnya.

Pos terkait