Saksi Ahli: Hati-hati Jatuhkan Diskualifikasi, TSM Itu Sama Hukuman Mati

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
Sidang dugaan TSM di Pilkada Bulukumba 2020, Senin 29 Desember 2020

Kalau dari konteks bahasa hukum dengan koma (,) lanjutnya, itu termasuk komulatif satu kesatuan yang terpenuhi.

“Harus terpenuhi dulu aspek T-nya seperti apa, S dan M seperti apa. Ini satu kesatuan tidak boleh dipisah pisah misalnya kita hanya menemukan aspek terstruktur saja. Sistematisnya tidak ketemu atau masifnya tidak terjadi,”

Bacaan Lainnya

“Karena ketentuan ini sebenarnya adalah kejahatan harusnya cukup dipidana. Tapi karena dispesifikasikan spesifik berupa sanksi administrasi pemilihan maka dibikinlah syarat undang-undang ini dengan tiga komulatif itu,” tambahnya.

Sebagai contoh untuk pembuktian aspek masif menurut aturan harus memenuhi syarat 50 persen plus satu di tingkatan desa/kelurahan.

Kemudian diakumulatif lagi di tingkatan kecamatan dengan syarat yang sama 50 persen plus satu hingga di tingkatan Kabupaten/Kota.

Terkait adanya pengakuan yang diduga melakukan money politik mengatasnamakan tim menurutnya secara hukum bukan bagian tim kampanye jika tak terdaftar di KPU.

Selain itu, perbuatan TSM hanya berlaku bagi calon setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

“Kalau kita baca dikonstruksi pasal 73 itu dinyatakan bahwa yang dijadikan subjek itu adalah calon atau tim kampanye,” katanya.

Tetapi kemudian pasal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 135 ayat 1 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksud itu harus TSM. “Kalau nanti dia merujuk pada ayat 2 pasal 73 diberi sanksi pembatalan pasangan calon,” katanya.

Penulis: Tim Redaksi
Editor: Amirullah
  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *