Bulukumba Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

BULUKUMBA,BB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba tahun 2013 kembali mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pencanangan pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini  juga dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online di lingkup Pemkab Bulukumba, di Ruang Pola Kantor Bupati Senin 8 Juli 2013.

Bacaan Lainnya

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan yang hadir langsung menyaksikan penandatangan zona integritas dan turut  didampingi Sekretaris Daerah A. Bau Amal, dalam sambutannya menekankan pentingnya mewujudkan tatakelola pemerintahan di kabupaten Bulukumba.

BACA JUGA:   Jadi Tersangka, Bendahara Golkar Bulukumba Segera Ditahan

Dihadapan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir dalam kegiatan ini, Zainuddin mengharapkan, jika upaya pemberantasan korupsi tidak hanya di atas kertas saja, tetapi dibutuhkan komitmen serta keikhlasan dalam bekerja, sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, sebab korupsi bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang.

Kedepan, perlu perubahan pola pikir dan pola tindak dalam bekerja, dengan menanamkan dalam diri masing-masing aparatur, bahwa perlu bekerja dengan ikhlas, tulus serta betul-betul mengabdi untuk kepentingan Negara dan masyarakat semata, tegasnya.

Kegiatan penandatangan integritas WBK ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI Kamaruddin, serta hadir pula Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Muslimin B. Putra, dan disaksikan pula oleh Direktur KOPEL Bulukumba Makmur Masda.

BACA JUGA:   SCW Bulukumba Laporkan Dugaan Korupsi Dana Alkes ke KPK

Disela-sela kegiatan, Kamaruddin yang juga sebagai Kabid Koordinasi Pemberdayaan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi menjelaskan, bahwa tujuan utama kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga menjadi momentum dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, sebab hal ini menjadi program dan agenda penting Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Guna mempercepat program ini, maka sebagai langkah awal ada beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) khususnya SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan Publik dijadikan sebagai Pilot project pencanangan WBK ini, diantaranya, Dinas Kesehatan, RSUD H.A. Sultan Dg Radja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pelayanan, Perizinan Terpadu, Kantor Camat Ujung Bulu, serta Kantor Lurah Loka.

BACA JUGA:   Lima Kabupaten Dapat Program Pendampingan Anti Korupsi

Namun untuk tahun 2014 nantinya, diharapkan semua SKPD sudah menerapkan WBK tersebut, Ungkap Sekda Bulukumba A. Bau Amal saat menyaksikan penandatangan pencanangan WBK tersebut, harapnya.

Laporan: cr10/Mj/PR

  • Whatsapp