Bulukumba Susun ABK sebagai Standar Penerimaan CPNS

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

BULUKUMBA,BB – Pemkab Bulukumba melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian memfasilitasi para kasubag, kasubid dan staf dalam menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) di instansi masing-masing.

ABK ini disusun sebagai tindak lanjut dari proses pembuatan analisis jabatan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Bulukumba H Syamsuddin di Ruang Pola Kantor Bupati, dan  berlangsung dua hari mulai 30-31 Juli 2013

Bacaan Lainnya

ABK adalah suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan (qualified) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:   Pengumuman CPNS K2 Provinsi Aceh Juga Sudah Dirilis

Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Andi Ade Ariadi, fasilitasi penyusunan ABK ini untuk mengetahui kemampuan kerja dari setiap unit kerja serta mengetahui tingkat kebutuhan pegawai yang ada di Bulukumba. Hasil ABK ini nantinya akan memberikan gambaran unit kerja mana yang kekurangan pegawai atau sebaliknya mungkin ada unit kerja yang kekurangan pegawai.

“Jadi ini akan menjadi referensi dalam penerimaan dan pendistribusian pegawai nantinya, disamping itu juga dapat dijadikan dasar dalam sistem penggajian berbasis kinerja, dan kita harap ABK ini dapat rampung tahun ini” kata mantan Camat Gantarang ini

Adapun narasumber kegiatan ini adalah Zulchaidir dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Dia mengatakan bahwa saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk bekerja secara profesional. Akan tetapi pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidak sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya.

BACA JUGA:   Sedikitnya 1,6 Juta Orang Ujian CPNS Hari Ini

Demikian pula dalam penempatan pegawai, menurutnya saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan, terutama dalam perencanaan untuk formasi pegawai. Oleh karena itu, perencanan formasi pegawai harus didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja organisasi.

Zulchaidir menambahkan dalam perhitungan beban kerja ini, ada dua data pokok yang dibutuhkan, yaitu analisis jabatan dan uraian tugas di masing-masing unit kerja, katanya.

Laporan: cr11/PR

  • Whatsapp