Bawaslu Minta KPU Larang Caleg Pasang Baliho

  • Whatsapp

JAKARTA,BB – Maraknya baliho yang dipasang oleh calon anggota legislatif  (caleg) membuat anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, angkat bicara,

Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon anggota legislatif (caleg) memasang baliho.

Pasalnya, peserta kampanye sesungguhnya adalah partai politik (parpol), bukan caleg.

“Sebenarnya, yang kampanye adalah peserta pemilu, yaitu parpol. Jadi tidak melanggar hukum (jika KPU melarang caleg memasang baliho),” ujar Nelson saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dilansir Kompas.com, Selasa 6 Agustus 2013.

Menanggapi mulai banyaknya caleg yang memasang baliho lengkap dengan gambar wajahnya, Nelson mengatakan, hal itu disebabkan ketidaktegasan aturan soal atribut kampanye caleg dan waktu pemasangannya. Apalagi, katanya, belum ada penetapan daftar caleg tetap (DCT). Bakal caleg yang ada sekarang masih sangat mungkin dicoret.

BACA JUGA:   Lagi, jet Israel gempur Jalur Gaza

“KPU memang tidak tegas melarang soal itu,” ujar Nelson.

Dia mengatakan, selama belum ada aturan yang secara tegas melarang soal pemasangan baliho oleh caleg itu, Bawaslu hanya dapat memberi imbauan. Ia meminta agar seluruh bacaleg berkampanye dengan jujur. Artinya, kata dia, jangan dulu menyebutkan daerah pemilihan dan nomor urut pencalonannya.

“Jangan dulu sebut nomor urut dia sebab pencalonan ini kan belum final. Kam memang tidak berharap dia dicoret (dari daftar calon sementara/DCS), tapi kan masih ada tanggapan masyarakat. Masih mungkin berubah. Sebenarnya nanti yang rugi calegnya sendiri,” pungkas Nelson.

Ia menyatakan, pihaknya mendukung KPU sepenuhnya jika ingin menetapkan aturan yang melarang caleg memasang baliho. “Kami mendukung sepenuhnya peraturan KPU yang progresif sepanjang tidak ada undang-undang yang dilanggar,” ujarnya.

BACA JUGA:   Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Mundur

Jika aturan itu sudah ditetapkan, Nelson meminta KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan alat peraga yang melanggar ketentuan.

Laporan: cr12/kompas.com

Pos terkait