Lagi, MK Dituding Langgar Kode Etik Soal Putusan Pilkada

oleh

Jakarta,BB – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil Keputusan sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara menuai kecaman dari berbagai pihak. Hal itu berdasar pada ketimpangan antara fakta hukum dan keputusan Majelis Hakim MK.

Ketua LSM Masyarakat Transparansi, Arsad Tuna menilai hasil keputusan MK terjadi perbedaan dalam fakta hukum yang dipersidangkan selama proses sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara hingga diputuskan. “Yang menjadi masalah adalah isi putusannya,” kata Arsad dalam diskusi di Jakarta, Selasa 3 November 2013.

Loading...

LSM Masyarakat Transparansi dalam kajiannya, kata Arsad, mendapat ketimpangan terhadap putusan MK No. 154/PHPU.D-XI/2013 dan No. 155/PHPU.D-XI/2013 yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2013 terkait hasil sengketa PHPU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara . “Kami ajukan pelanggaran kode etik dalam memberikan keputusan. Dan kami telah berikan ke ketua MK untuk diproses ke majelis kehormatan MK,” ujar Arsad.

MK foto by lbhmawarsaron.or.id
MK foto by lbhmawarsaron.or.id

Arsad menambahkan, pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim Patrialis Akbar dkk dalam memberikan putusan jauh dari kebenaran yang terungkap dalam fakta hukum. Anehnya, sambungnya, Patrialis Akbar dkk mencantumkan 7 saksi dalam putusannya. “Padahal itu semua tidak ada,” cetusnya.

Ia menyetujui putusan MK final dan mengikat, namun LSMnya memberikan rekomendasi untuk memberikan keadilan dan menuntut sebelum ada kejelasan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Patrialis dkk. “Kami minta Kemendagri untuk menunda dan menangguhkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sambil menunggu hasil sidang gugatan kode etik Majelis Kehormatan MK,” imbunya.

Ditempat yang sama, anggota Komisi III DPR, A. Dimyati Natakusuma menilai keputusan MK atas sengketa Pilkada final dan mengikat. Namun, jika terjadi ketidakpuasan atas hasil tersebut yang dikarenakan terjadi ketimpangan antara fakta hukum dan hasil keputusan bisa memperkarakan hakim yang bersangkutan. Hal itu yang membuat rasa keadilan tidak terpenuhi bagi masyarakat Gorontalo Utara dalam menyikapi hasil keputusan tersebut. “Masyarakat Gorontalo Utara merasa tidak ada rasa keadilan,” ujar Dimyati.

Dimyati mengatakan, hasil putusan MK tidak bisa ditinjau ulang, namun hakim yang salah dalam memberikan pertimbangan dan keputusan jauh dari fakta hukum bisa diperkarakan. “Putusan MK tidak bisa diganggu gugat. Tapi orangnya bisa di hukum,” paparnya.

Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan, MK sering kali gagal dalam memutuskan perkara Pilkada. Hal itu disebabkan perkara sengketa Pilkada yang menjadi Majelis Hakim menyangkut dengan partai politik pemohon. “MK gagal dalam prakteknya. Sebab hakim dari parpol yang dimana pemohon menyangkut partai asalnya,” tudingnya.

Laporan: cr16/Wijaya Mappasomba

Loading...