Ini Dia Kejanggalan Dalam Kasus Korupsi Emir Moeis

oleh

JAKARTA, BB – Dijadikannya status tersangka anggota DPR RI Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi biasa-biasa saja oleh para penggiat korupsi dan media. Hal ini bisa saja terjadi, karena ditemukan sejumlah kejanggalan yang sangat esensial dalam kasus ini.

Kejanggalan seperti ini tentunya mengundang dugaan adanya intervensi politik untuk sebuah skenario besar yang melibatkan setidaknya ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau pun kepentingan sendiri-sendiri. Koordinator Koalisi Pemantau Korupsi (KPK) Indonesia, Hans Suta Widhya dalam keterangan persnya yang diterima BeritaBulukumba.com, Rabu (4/12/2013). Menurut Hans, sepintas ada beberapa kejanggalan dalam dakwaan KPK kepada Emir Moeis (EM) yang juga politisi dari PDI Perjuangan.

Loading...

Pertama, mengapa pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengadili perkara EM. Padahal saksi pelapornya yang diduga melakukan suap adalah warga negara Amerika Serikat yang melaporkan perkara tersebut di Amerika. “Bukankah lebih tepat EM di sidang di Amerika?” tanyanya dengan heran.

Kedua, Mengapa Pirooz tidak dihadirkan ke Jakarta, padahal dialah penyuapnya dan dia telah diperiksa dan di BAP di  negaranya, Amerika Serikat. Dan demi keadilan hukum, jika EM dijadikan tersangka dan maka seharisnya kepada Pirooz pun dilakukan hal yang sama.

Ketiga, inilah kejanggalan yang paling mendasar, yang namanya Tindak Pidana Korupsi (suap maupun gratifikasi) harus dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan tidak mungkin tunggal. Sementara dalam dakwaan JPU hanya EM seorang atau tunggal setelah  perjalanan jauh mengelilingi lebih dari separuh dunia, Eropa, Amerika dan Jepang, sama sekali tidak berhasil memperoleh tersangka tambahan.

Keempat, tuduhan korupsi karena meloloskan salah satu peserta lelang yaitu Alsthom sungguh menggelikan, karena yang berwenang untuk meloloskan adalah panitia lelang, yaitu JBIC, TEPSCO dan Tim Lelang Tarahan/PLN. Diantara mereka,  tidak ada satupun yang menjadi tersangka.

“Sedangkan  Emir moeis sebagai anggota DPR RI yang  sama sekali tidak mempunyai wewenang yang bisa memperngaruhi atau merubah keputusan proyek Tarahan dijadikan tersangka,” ungkapnya.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut, kata Hans, wajar saja jika mengundang kecurigaan adanya kepentingan besar yang mengintervensi KPK yang seharusnya steril dari berbagai kepentingan. “Kita ingin korupsi dikikis habis dari bumi nusantara, tetapi jangan mengorbankan anak bangsa yang tidak bersalah menjadi korban ketidakcermatan atau korban kepentingan,” jelasnya.

Hans menghimbau, persidangan soal korupsi Emir Moeis ini masih akan terus bergulir. Dirinya berharap jaksa dan hakim berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Sama sekali bukan untuk kepentingan tertentu.

Laporan: cr16/Wijaya Mappasomba

Loading...