Gerindra Minta Penetapan DPT Ditunda

oleh

JAKARTA, BB – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperpanjang jadwal perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Ketua DPP Partai Gerindra, Bidang Advokasi, Habiburokhman menilai respon KPU atas kesemerawutan masalah DPT sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, Gerindra menganggap setidaknya ada dua masalah besar terkait DPT yang belum selesai, sehingga berpotensi membuat Pemilu 2014 cacat hukum.

“Persoalan pertama soal pemilih ganda dengan jumlah signifikan. Hasil penelusuran server Gerindra menemukan 3.750.231 kasus pemilih ganda dengan ejaan nama, jenis kelamin dan tanggal lahir yang sama persis. Dari jumlah itu, terduplikasi menjadi 8.545.427 pemilih,” kata Habiburokhman di kantor KPU, Jakarta, Rabu 4 Desember 2013. Permasalahan pemilih ganda tersebut, kata Habib, sudah diajukan ke KPU pada 19 November 2013 dalam bentuk cetak dan soft copy. “Yang kami sayangkan, respon KPU tidak memuaskan. KPU tampak hanya melakukan penelitian data di atas meja sajan tanpa melakukan pengecekan. Padahal data kami sangat spesifik,” ujarnya.

Loading...

Persoalan kedua, lanjut Habib, belum selesainya persoalan 10,b4 juta pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan. KPU menurutnya, mengklaim sudah ada 7 juta pemilih yang valid NIK-nya, tanpa menjelaskan bagaimana proses penemuannya NIK-nya secara rinci.

Partai Gerindra (ist)
Partai Gerindra (ist)

Bahkan sikap KPU meminta Kemendagri untuk menerbitkan NIK terhadap 3,3 juta pemilih, menurut Habib, KPU aneh dan tidak konsisten dengan pernyataan yang meyakini pemilih tersebut sebenarnya sudah memiliki NIK namun kehilangan dokumen.

“Jika Kemendagri memberikan NIK baru, berarti justru akan menjadi masalah baru. Karena berpotensi menjadi pemilih ganda,” terangnya.

Kemudian, yang paling disesalkan olehnya tidak terbukanya KPU dalam hal akses data. Parpol dan publik tidak bisa mendeteksi pemilih ganda denga sistem komputer bedasarkan data yang diberikan KPU. “Hingga hari ini, satu-satunya pihak yang bisa mengetahui persis persoalan potensi pemilih ganda hanya KPU sendiri, hal ini membuat KPU sulit untuk mendapat masukan dari parpol dan publik,” tandasnya.

Ibarat penyakit, menurutnya, parpol dan publik hanya tahu gejala luar DPT seperti kasus 10,4 juta pemilih tanpa NIK dan kasus potensi 8,5 juta pemilih ganda temuan Gerindra. “Namun seberapa parahnya, hanya KPU dan Tuhan yang Tahu,” pungkasnya.

Laporan: cr14/Wijaya Mappasomba

Loading...