BULUKUMBA,BB — Pemkab Bulukumba menyerahkan pagu anggaran desa kepada 109 desa. Tahun 2017 ini, 109 desa di Bulukumba keciprat anggaran sebesar Rp167,4 Miliar. Jumlah tersebut terdiri dari: Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp76,5 Miliar, Bantuan Dana Desa (BDD) sebesar Rp86,9 Miliar serta Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp3,9 Miliar.
Desa Pattiroang di Kecamatan Kajang merupakan desa penerima terbesar yang mencapai Rp1,6 Miliar. Sementara, Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro penerima dana desa terkecil sebesar Rp1,4 Miliar. Secara keseluruhan tahun 2017 rata-rata desa menerima anggaran desa sebesar Rp1,5 Miliar. Ada kenaikan anggaran dari tahun 2016, ADD naik dari 6 persen menjadi 10 persen, sedangkan BDD naik dari Rp68 Milyar menjadi Rp86 Milyar
Penyerahan pagu anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp167,4 Miliar, dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Tomy Satria Yulianto, di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Rabu (18/1/2017). Anggaran dana yang cukup besar ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa. Wabup berharap tidak ada lagi riak-riak di desa terkait pembangunan di desa.
“Saya berharap, tidak ada lagi warga desa yang tanam pisang di jalan desa. Karena jalan desa merupakan kewenangan kepala desa,” kata Wabup Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengingatkan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Andi Mappiwali, meminta kepala desa untuk mengelola dana desa secara profesional. Untuk tahun 2017 ini, Pemkab Bulukumba akan memberikan reward kepada kepala desa yang berprestasi mengelola dana desa.
Kepala Badan Keuangan Daerah Bulukumba, menetapkan empat indikator bagi desa yang dianggap berprestasi. “pertama, capaian PBB (pajak bumi dan bangunan) sebesar 95-100 persen, -Kedua, penetapan APB Desa tepat waktu, -Ketiga, penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu, -Keempat, tidak ada temuan dari BPK dan Inspektorat,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah, Andi Mappiwali. Andi Mappiwali menambahkan, untuk tahun 2017 ini, pihaknya menyiapkan program sosialisasi pengelolaan aset desa, sehingga desa dapat mengetahui berapa aset desa yang dimiliki.
Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengatakan warga miskin di Bulukumba mencapai 127 ribu jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan. Wabup Bulukumba meminta ada program pengentasan kemiskinan. Jangan hanya pembangunan fisik saja. Harus ada program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Dana desa harus punya dampak positif bagi warga desa. Untuk program pengentasan kemiskinan, Desa harus memiliki data warga miskin. Percuma Rp1,5 miliar digelontorkan kepada setiap desa, kalau jumlah warga miskin tidak berkurang atau hanya akan bertambah,”kata Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto
Lanjut Tomy, program desa harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bulukumba. Urusan kecil yang selama ini urus oleh Pemda sudah saatnya diurus oleh desa. “Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, irigasi tersier, serta pengadaan handtracktor. Desa bisa menyiapkan dana Rp100 juta untuk mendapatkan 4 handtracktor,” ujar Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto.
Alokasi dana desa yang rata-rata mencapai Rp1,5 miliar per desa, harus dibarengi dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang baik. “Saya tidak ingin ada kepala desa yang berurusan dengan hukum. Perkuat kelembagaan desa sehingga semua perangkat desa bisa berfungsi sehingga tidak semua urusan desa dibawa ke kabupaten untuk diurus Bupati dan Wakil Bupati,”terang Tomy Satria Yulianto. Wabup berharap, peningkatan alokasi dana desa tahun ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Bulukumba. (PR)
